Sosialisasi SKB 4 Menteri Paud Dasmen Pdf ini petunjuk bagi proses belajar mengajar yang saat ini semakin tidak menentu, bahkan tidak bisa bertatap muka.
Sama halnya dengan era normal baru yang membuat beberapa asek kehidupan mengalami perubahan. Tidak terkecuali dalam dunia belajar mengajar pada sistem pendidikan.
Dijelaskan oleh Kemenko PMK, adanya perubahan tersebut menjadi suatu momen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi.
Tujuan dibentuknya SKB 4 Menerti ini ialah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tersebut ditandangani oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.
Dengan demikian, akan ada petunjuk atau panduan dalam pelaksanaan pendidikan di daerah. Yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan proses belajar mengajar antara tenaga pendidik dan murid.
Nah, bagi anda yang penasaran dengan SKB 4 Mentri tersebut, berikut kami sudah melampirkan preview yang bisa dipelajari. Simak baik-baik ya!
Melihat dari rincian preview diatas, setidaknya ada dua prinsip kebijakan pendidikan yang diutamakan. Beberapa diantaranya mencakup :
- Keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, merupakan prioritas utama dalam penetapan kebijakan pembelajaran.
- Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologi, juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pendemi.
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, keselamatan dan kesehatan merupakan hal utama yang diatur dalam SKB 4 Menteri tersebut.
Hal ini terkait dengan beberapa prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Poin yang diutamakan ialah kesehatan dan keselamatan bagi semua warga di satuan pendidikan.
Teruntuk pembelajaran tatap muka, di prioritaskan pada zona hijau dan dimulai dari SLTA sederajat, SMP Sederajat, serta menyusul kemudian untuk SD dan PAUD.
Dalam hal ini, pemerintah menegaskan dan melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah, kanwil, dan kantor Kemenag.
Poin yang diatur pun sudah tertera dengan jelas pada preview yang sudah kami lampirkan diatas. Beberapa diantaranya ialah :
- Pemberian kewenangan penuh pada pemerintah daerah, kanwil, dan kantor Kemenag dalam menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka.
- Pemberian izin bisa dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan, desa, atau kelurahan.
Terdapat pula beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam memberikan izin pembelajaran tatap muka.
Salah satunya ialah tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan Belajar Dari Rumah, kondisi psikosial peserta didik, serta masih banyak lagi yang lainnya.
Post a Comment