 |
| Juklak Bantuan Pemerintah Program Renovasi Sekolah Menengah Pertama |
Dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan dasar dan menengah, pemerintah harus membantu proses perkembangannya.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah diperbaharui melalui peraturan pemerintah no 32 tahun 2013.
Hal itu sudah ditetapkan betapa pentingnya upaya penyelenggaraan pendidikan yang baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Berkaitan dengan hal itu, satuan pendidikan berstandar nasional disebut sebagai pendidikan yang memiliki efisiensi cukup baik.
Kriteria dari pendidikan yang bermutu diantaranya seperti :
- Pendidikan yang berhasil mencapai standar nasional pendidikan.
- Penddikan yang mampu menghasilkan standar mutu lulusan optimal dengan pembiyayaan yang minimal.
- Penyelenggaraan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya.
- Memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil pendidikan proses dan juga input sekolah sesecara nasional.
Supaya bisa melaksanakan perencanaan pendidikan yang baik atau tepat sasaran, dibutuhkan data yang lengkap dan juga valid.
Dengan ini proses perencanaannya akan semakin efektif dilakukan terkait program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan lebih terukur dan juga tepat sasaran. Hal ini akan mudah dilanjutkan supaya menjadi lebih baik lagi kedepannya.
Berhubungan dengan hal itu, Kementrian Pendidikan dan Kebudyaan telah melakukan pengembangan dan juga melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional yang memuat basis data berbasis teknologi informasi dan juga komunikasi.
Hal ini ditujukan untuk mewujudkan basis data yang relasional, sehingga mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan.
Hal itu juga sudah dijelaskan oleh Kemendikbud RI no 79 Tahun 2015 yang dimaksud dengan data pokok pendidikan atau yang disingkat Dapodik.
Hal ini merupakan suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data secara lengkap tentang satuan pendidik dan tenaga pendidk, sarana prasaran dan substansi pendidikan yang terus diperbaharui secara online.
Selain itu, berdasarkan keterangan Dapodik juga menyatakan bahwa banyaknya SMP yang sarana dan prasarananya belum terpenhi secara maksimal. Hal ini tentu menjadikan pertanyaan besar terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Pada saat itu, pemerintah melaksanakan upaya untuk mendorong percepatan proses pengembangan menuju sekolah standar serta melanjutkan pembinaan pada sekolah yang pernah menerima program renovasi sebelumnya.
Program yang satu ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan secara langsung kepada pihak sekolah dan kemudian sekolah akan melakukan pengolahan bantuan tersebut untuk kepentingan bersama.
Masyarakat disini dipresentasikan oleh lembaga disebut sebagai panitia renovasi sekolah yang dipilih dan dibentuk oleh sekolah bersama masyarakat secara demokratis dan juga terbuka.
Sejak mulai perencanaan teersebut harus dilaksanakan oleh PRS dan tidak boleh dikontrakan oleh siapapun. Dengan begitu, seolah dapat bertanggung jawab secara utuh terkait fasilitas yang diberikan dari pemerintah untuk dikelola sebaik mungkin.
Program renovasi tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai banyak sub-kegiatan yang saling terkait antara satu sama lain. Petunjuk sangat diperlukan untuk bisa melaksanakan bantuan berupa renovasi sekolah dengan mekanisme partisipasi.
Dengan begitu dimaksudkan untuk membentuk persamaan pola pikir, persepsi dan pengertian terhadap program yang dijalankannya. Setiap panitia memiliki tanggung jawab masing-masing yang dibebankan kepada berbagai macam pihak.
Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai juklak bantuan pemerintah mengenai program renovasi sekolah yang diberikan kepada semua pihak. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk anda, terima kasih.
Post a Comment