Juknis BOS 2016

Juknis BOS 2016 - Pada tahun 2016 ini BOS kembali menerbitkan Juknis BOS 2016. Yaitu berdasarkan dari Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggujawaban Keuangan Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ). Jikapun Juknis ini belum final. Maka tentunya BOS akan segera menerbitkan Juknis revisi. Seperti yang kita ketahui BOS adalah program pemerintah yang digunakan untuk pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar seperti ( SD, SMP, dan SMA, dan SMK ) sebagai pelaksana program wajib belajar. Pada tahun ini Permendikbut kembali menerbitkan 3 lampiran yaitu :

Juknis BOS SD dan SMP
Juknis BOS SMA
Juknis BOS SMK

Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

Secara Umum :

1. Meringan Biaya Pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 Tahun

2. Mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan ( SNP

Secara Khusus :

1. Memberikan siswa kebebasan dari pungutan di seluruh sekolah negri
2. Memberikan kebebasan dari pungutan, bagi siswa kurang mampu dan meringankan beban siswa lainnya di sekolah swasta.

Namun demikian, terdapat beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Untuk lebih lengkapnya silahkan bapak/ibu mendownload dokumen tentang petunjuk tenis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS berikut ini :

Update : Juknis BOS 2017
Download : Ketentuan Juknis BOS 2016
Password :www.pendidikann.info

Bagi bapak/ibu yang masih kebingungan dalam membaca ketentuan yang ada, mari kita diskusikan di kolom komentar. Baca juga Contoh Proposal Pengajuan Dana

RINCIAN ALOKASI DANA BOS PER PROVINSI TAHUN 2016

NO	PROVINSI	JUMLAH (RP.)
(01)	(02)	(03)
1	Aceh	868.655.400.000,00
2	Sumatera Utara	2.993.016.000.000,00
3	Sumatera Barat	1.052.632.800.000,00
4	Riau	1.196.172.400.000,00
5	Jambi	611.813.200.000,00
6	Sumatera Selatan	1.533.592.600.000,00
7	Bengkulu	368.675.600.000,00
8	Lampung	1.378.888.000.000,00
9	DKI Jakarta	1.568.210.800.000,00
10	Jawa Barat	7.589.657.200.000,00
11	Jawa Tengah	5.216.983.400.000,00
12	DI Yogyakarta	558.407.600.000,00
13	Jawa Timur	5.329.536.600.000,00
14	Kalimantan Barat	947.161.400.000,00
15	Kalimantan Tengah	450.751.000.000,00
16	Kalimantan Selatan	588.821.800.000,00
17	Kalimatan Timur	659.020.600.000,00
18	Sulawesi Utara	494.820.200.000,00
19	Sulawesi Tengah	755.477.000.000,00
20	Sulawesi Selatan	1.710.680.600.000,00
21	Sulawesi Tenggara	568.363.400.000,00
22	Bali	759.414.800.000,00
23	Nusa Tenggara Barat	841.645.000.000,00
24	Nusa Tenggara Timur	1.282.338.000.000,00
25	Maluku	411.463.200.000,00
26	Papua	560.234.600.000,00
27	Maluku Utara	277.003.400.000,00
28	Banten	1.905.302.600.000,00
29	Kepulauan Bangka Belitung	244.274.400.000,00
30	Gorontalo	224.499.400.000,00
31	Kepulauan Riau	321.829.400.000,00
32	Papua Barat	208.744.400.000,00
33	Sulawesi Barat	276.005.000.000,00
34	Kalimantan Utara	128.935.200.000,00
~	Dana Cadangan	218.546.800.000,00
	Grand Total	43.923.573.800.000,00

Sumber : Lampiran XVIII Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS) Provinsi Tahun Anggaran 2016, Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015

Related Posts